Arab Saudi mulai meninjau kembali Vision 2030, agenda diversifikasi ekonomi besar yang diluncurkan pada 2016. Penguasa de facto di Riyadh, Putra Mahkota Mohammed bin Salman, saat itu menjabat sebagai wakil putra mahkota sekaligus menteri pertahanan, memperkenalkan paket reformasi senilai 2 triliun dolar AS (sekitar Rp33,7 triliun) untuk mengurangi ketergantungan kerajaan pada minyak serta mentransformasi ekonomi dan masyarakat.
Sejak saat itu, Riyadh menggeser perekonomian negara pengekspor minyak terbesar dunia tersebut ke arah teknologi, pariwisata, dan energi terbarukan. Fokus lainnya mencakup pembangunan proyek-proyek raksasa berskala besar, seperti kota-kota baru yang dipandang mampu mengubah citra Arab Saudi, peningkatan peran sektor swasta, serta langkah modernisasi sosial, termasuk perluasan hak perempuan dan peningkatan partisipasi mereka di dunia kerja.
Namun pekan ini, Menteri Keuangan Mohammed al-Jadaan mengumumkan penyesuaian strategi reformasi tersebut. Dalam wawancara dengan Bloomberg, al-Jadaan mengatakan pemerintah tengah menyusun rencana lima tahun baru yang bertujuan untuk “menggandakan fokus pada pariwisata, manufaktur, logistik, dan energi.”
